Daftar Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Sertifikasi & Perizinan Pertanahan

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Sertifikasi & Perizinan Pertanahan

• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
  PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
  PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011
  PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI PRA DAN PASKA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MEMBANGUN RUMAH SWADAYA
• Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-97/PJ/2010 Tahun 2010
  PENGURANGAN BPHTB DALAM RANGKA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI UMK
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
  PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
• Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009
  LARASITA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008
  PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008
  PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007
  PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2007
  TATA CARA PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
  KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Persyarikatan Muhammadiyah Nomor 1-SKB-BPN RI-2007 DAN 027/I.0/B/2007 Tahun 2007
  PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
  TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006
  PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BANGUNAN
• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01.1/PER/M.KUKM/IX/2005 Tahun 2005
  PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH 

• Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1222 Tahun 2005
  PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
  PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala BPN No. 515/KPTS/HK/060/9/2004 Dan No. 2/SKB/BPN/2004
  PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
• Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 200-2058
  TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PEMERINTAH PUSAT YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
• Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-739
  TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PEMERINTAH PUSAT YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003
  NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
• Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-529 Tahun 2003
  PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN
• Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-214-Settama Tahun 2003
  PEDOMAN SEMENTARA PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN
• Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-170 Tahun 2003
  PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
• Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002
  KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
• Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000
  PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 070/KPTS-II/2000 Tahun 2000
  PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT MENJADI KAWASAN PELESTARIAN ALAM DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM
• Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998
  PENDATAAN DAN MONITORING PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK PENANAMAN TANAMAN PANGAN
• Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999
  PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BLANGKO SERTIPIKAT TANAH LAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
• Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/KPTS-II/1999 Tahun 1999
  PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1998
  KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SURAT UKUR DAN SERTIPIKAT
• Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998
  PENINGKATAN EFISIENSI DAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN
• Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 462-2083 Tahun 1998
  Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi
• Surat Edaran Menteri Negara Agrariaikepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-2084 Tahun 1998
  PENGELOLAAN TPBP KONSOLIDASI TANAH
• Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 300-2006-DI Tahun 1998
  PELAYANAN PERTANAHAN 

• Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 1998
  TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348/KPTS-II/1997 Tahun 1997
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 446/KPTS-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1996
  PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH
• Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 630.1-1826 Tahun 1996
  Pembuatan Buku tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan
• Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1637 Tahun 1996
  PENGELOLAAN TPBP KONSOLIDASI TANAH
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996
  BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU-TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN
• Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995
  INVENTARISASI ATAS TANAH TERLANTAR, TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE BARU
• Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995
  PERUBAHAN BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
• Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 630.1-304 Tahun 1995
  PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
• Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 500-3827 Tahun 1994
  Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
• Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 500-1988 Tahun 1994
  Petunjuk pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993
• Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994
  PENETAPAN BESARNYA UANG PENGGANTI BIAYA CETAK BLANGKO SERTIPIKAT DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA
• Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 630.1-912 Lampiran Tahun 1994
  PETUNJUK PEMBUATAN AKTA PEMINDAHAN HAK SERTA PENERBITAN SERTIFIKATNYA
• Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994
  LARANGAN PENERIMAAN KUASA UNTUK PENGURUSAN PERMOHONAN DI BIDANG PERTANAHAN
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993
  TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
• Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993
  TATA CARA PENGGANTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/KPTS-II/92 Tahun 1992
  PERUBAHAN FUNGSI DAN PENUNJUKAN CAGAR ALAM BUKIT BAKA YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT DAN CAGAR ALAM BUKIT RAYA DI DAERAH TINGKAT II KOTA WARINGIN TIMUR, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 241/KPTS-II/1991 Tahun 1991
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 494/KPTS-II/1989 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tahun 1990
  TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985
  TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985
  TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983
  TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42/3694/AGR. Tahun 1982
  PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 268 TAHUN 1982
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982
  POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENERTIBAN/PEMANFAATAN TANAH YANG DICADANGKAN BAGI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
• Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982
  PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH SECARA PRODUKTIF
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/650/AGR. Tahun 1982
  PENJELASAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1982
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981
  BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
• Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980
  PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK USAHA PATUNGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976
  PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974
  KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/1970 Tahun 1970
  PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1965
  PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1964, TENTANG PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH UNTUK LALU LINTAS KERETA API DALAM WILAYAH JAKARTA RAYA
• Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK.18/KA/1963 Tahun 1963
  PENJEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR SK 3/KA/1963
• Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 7 Tahun 1963
  PELAKSANAAN KONVERSI IZIN PAKAI TANAH DI KEBAYORAN BARU
• Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961
  PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNYA, YANG AKTANYA BELUM DIGANTI
• Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961
  BENTUK AKTA
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960
  PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956
  PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN

 Sumber: Hukumonline.com | http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/node/857